Trienews
Lampung Utara
Trienews.com – Malang tidak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, itulah kilasan ungkapan peribahasa, mewakili toreh harapan ketiga warga prasejahtera di desa Sidorahayu Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, Sabtu (04/07/2020).
Mereka adalah Halita, (38) Jumiatun (32) dan Suparmono (30) merupakan keluarga prasejahtera yang mengaku tidak pernah mencicipi nikmatnya program bantuan sosial dari pemerintah berupa PKH.
Padahal guna memutus rantai kemiskinan sekaligus upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah telah menyalurkan, segudang program bantuan sosial salah satunya adalah Program Keluarga Harapan atau sering disebut PKH.
Namun program tersebut (PKH) masih acap kali dijumpai di berbagai belahan pelosok desa, yang diduga masih kurang tepat sasaran dalam sistem penyalurannya.
“Sebenarnya saya sangat mendambakan bantuan pemerintah berupa PKH itu seperti kebanyakan orang lain yang mendapat bantuan, tapi apa daya mas harapan hanya tinggal harapan saja, tidak mungkin bisa digapai”, ratap Halita warga Desa Sidorahayu Rt 001/001 Beberapa hari yang lalu, Selasa (30/06/2020)
Menurut ibu anak dua itu dirinya selama ini belum pernah didata, untuk mendapatkan bantuan sosial PKH, padahal ia mengaku bahwa dirinya mempunyai dua balita, dan rumah yang ia tempati tanah nya merupakan milik pemerintah (milik sekolah SD)
“Kalau untuk PKH saya belum mendapat informasi, atau data, hanya saja beberapa waktu lalu pernah didata katanya untuk bantuan BLT DD di musim virus Corona, dan Alhamdulillah kalau BLT DD nya saya dapat dan sudah menerima”. Ucapnya
Dirinya juga menjelaskan, saat ini ia tidak dapat bekerja karena mengasuh kedua anaknya yang masih balita,sementara kebutuhan hidup di masa pandemi ini sangat meningkat.”Saya sangat mendambakan bantuan sosial PKH ini, karena saya merasa mempunyai hak untuk mendapatkannya,”
Senada disampaikan Jumiatun salah satu buruh panen nanas di salah satu PT setempat menyampaikan bahwa dirinya juga mengalami nasib yang sama dengan Halita, meski hidup dalam kekurangan serta memiliki seorang putri yang duduk di bangku SMP, tetapi tidak mendapatkan program Keluarga Harapan (PKH).
“Saya jadi bingung ini kalau saya dengar dengar dari tetangga bahwa PKH itu untuk orang yang berpenghasilan rendah seperti saya, tapi kenapa saya tidak mendapatkan bantuan itu, padahal saya masih punya tanggungan anak yang masih sekolah, dan tempat tinggal saja masih dinding geribik dan tanah numpang punya orang tua”, terangnya
Kendati demikian Jumiatun mengaku semenjak virus Corona melanda, dirinya mendapat perhatian dari pemerintah Desa berupa bansos BLT DD senilai Rp 600.000.00
Hal yang sama dikeluhkan Suparmono, buruh serabutan,menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah mendapat bantuan PKH, yang dikucurkan pemerintah, padahal dilihat dari segi bangunan dan pekerjaan, seharusnya sudah menjadi peserta KPM PKH
“Saya jadi bingung dengan kebijakan pemerintah sekarang kenapa berbanding terbalik dengan kenyataan, program PKH katanya program orang miskin tapi kenapa di lapangan banyak juga orang seperti saya bisa Luput Dari Perhatian kebijakan ini, dan saya lihat ada beberapa sebagian yang rumahnya sudah tergolong layak tapi ada label PKH, padahal saya mempunyai seorang balita,” Cetusnya
Meski mendapat bantuan sosial BLT DD Suparmono tetap berharap pemerintah dapat mendata dirinya untuk menjadi peserta KPM PKH, karena menurutnya BLT DD hanya bersifat sementara.
“BLT DD inikan Bansos di tengah situasi Covid-19, jadi kalau penyakit nya hilang jelas kami tidak lagi mendapatkan nya, apalagi saya dengar BLT DD berlangsung hanya 3 bulan”, terangnya
Demi terwujudnya nawacita pemerintah pusat dalam mengentaskan kemiskinan. Halita, Jumiatun dan Suparmono sangat mengharapkan bantuan sosial tersebut bisa tersalurkan dengan baik dan benar benar tepat sasaran, dan mereka juga berharap kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam hal ini dinas terkait bisa mendengarkan harapan dan keluhan mereka sebagai warga yang butuh perhatian dari pemerintah.
Selain ada warga yang tidak terpenuhi haknya sebagai warga prasejahtera, juga ditemukan KKS beserta pin KPM terkumpul di ketua kelompok PKH.
“Kalau KKS itu kami kumpulkan dengan ketua, kami hanya menerima tunai. Kalau pemotongan tidak ada mas, kalau untuk uang jalan mereka tetap kita kasih secara sukarela rela, ungkap salah satu peserta KPM PKH yang tidak disebutkan namanya.
Sampai berita ini di publish, Pj kepala desa sedang tidak ditempat (DL) sedangkan pengurus PKH berapa kali dihubungi via whatsappnya sedang berada di bandar lampung.
Penulis : (Dafi)
Editor : Frk
